Kehilangan Jabatan Tanpa Kehilangan Kehormatan
Kehilangan Jabatan Tanpa Kehilangan Kehormatan Belajar dari Bung Hatta
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi
Dalam sejarah Republik Indonesia, seorang wakil presiden mundur dari jabatannya bukanlah hal baru. Wakil Presiden Mohammad Hatta, sang proklamator, pernah melakukannya. Sejak 1955, ia sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Namun, permohonan itu tidak mendapat tanggapan parlemen. Pada 1 Desember 1956, Hatta akhirnya resmi meletakkan jabatannya. Pengunduran dirinya kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.
Mengapa Bung Hatta mundur? Ini perkara penting yang perlu diketahui. Kisah pengunduran dirinya terkait dengan upaya mempertahankan prinsip yang ia anut. Bukan karena kalah dalam perebutan kekuasaan, melainkan karena perbedaan pandangan yang semakin tajam dengan Presiden Soekarno mengenai arah pemerintahan. Hatta memilih melepaskan jabatan tertinggi kedua di negara itu ketika merasa tidak lagi sejalan dengan arah politik yang ditempuh pemerintah.
Ada beberapa persoalan mendasar yang membuat hubungan politik keduanya semakin renggang.
Pertama, perbedaan pandangan tentang demokrasi. Hatta lebih menghendaki demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mulai mendorong konsep Demokrasi Terpimpin. Demokrasi parlementer menempatkan kabinet dalam pertanggungjawaban kepada parlemen, sedangkan Demokrasi Terpimpin memberikan peran kepemimpinan politik yang jauh lebih besar kepada presiden.
Kedua, perbedaan cara mengelola pemerintahan. Hatta merasa banyak persoalan penting negara tidak lagi dibicarakan bersama dirinya.
Ketiga, persoalan korupsi. Hatta sangat prihatin terhadap praktik korupsi yang marak. Saat itu ada kasus Djody Gondokusumo, Menteri Kehakiman, yang terseret kasus suap dan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Kemudian, Iskaq Tjokrohadisurjo, Menteri Perekonomian, yang dituduh menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian lisensi impor kepada pengusaha yang memiliki kedekatan dengannya. Selain itu, Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan, pernah diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit.
Penyimpangan juga terjadi dalam Program Benteng. Sejumlah penerima lisensi impor justru menjual atau meminjamkan izinnya kepada pengusaha lain. Praktik ini dikenal sebagai fenomena Ali-Baba. Saya membaca kisah ini dari [Historia](https://www.historia.id/article/cerita-di-balik-pengunduran-diri-bung-hatta).id
Apa yang dilakukan Hatta setelah mundur?
Ketika Hatta ditanya tentang apa yang akan dilakukannya setelah tidak lagi menjadi wakil presiden, ia menjawab bahwa dirinya ingin kembali ke masyarakat dan menjadi orang biasa. Ia aktif menulis untuk menuangkan pemikiran kritisnya mengenai demokrasi dan pemerintahan. Salah satu karyanya adalah buku Demokrasi Kita, yang diterbitkan pada 1960 dan kemudian dilarang beredar oleh pemerintah karena dianggap mengkritik arah perkembangan demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno.
70 Tahun Kemudian
Setelah pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan wakil presiden, kejadian serupa kembali menjadi perhatian publik. Kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mengingatkan saya pada peristiwa yang pernah dialami Hatta. Saya tidak berniat menyamakan ataupun membandingkan keduanya. Konteks, latar belakang, dan berbagai peristiwa yang menyertainya sangat jauh berbeda. Untuk Hatta, saya sudah menjelaskannya berdasarkan bacaan atas catatan sejarah. Sedangkan untuk Gibran, pembaca bisa membaca sendiri kisah dan latar belakangnya, termasuk motif yang mendasari sikapnya.
Ada begitu banyak informasi yang membanjiri laman media sosial. Pembaca bisa memilih dan memilah mana yang dinilai benar. Prinsipnya, setiap orang pasti sudah memiliki keyakinan yang dibangun berdasarkan perasaan, naluri, ataupun data personalnya ketika membaca sebuah informasi. Bagi saya, sebuah informasi belum tentu benar hanya karena saya meyakininya. Selalu ada kemungkinan informasi lain yang dapat menguatkan ataupun membantahnya. Pastinya, saya akan menghadapi banyak masalah dalam lingkungan sosial jika menganggap bahwa informasi saya sajalah yang paling benar.
Kelegawaan yang Patut Dihargai
Saya memberi hormat kepada para pejabat yang rela mengundurkan diri, bersedia meletakkan jabatan karena desakan orang atau kelompok lain. Apakah mereka terpaksa menerima ataupun ikhlas saat memenuhi permintaan tersebut, itu perkara lain. Soal keikhlasan, itu di luar jangkauan nalar saya. Cukuplah hal itu menjadi urusan pribadi masing-masing individu dengan Allah Yang Mahasegalanya. Saya hanya mendasarkan apresiasi pada apa yang bisa saya lihat dengan pandangan mata yang penuh keterbatasan.
Saya belajar tentang kemampuan menerima kenyataan hidup dari para pemimpin terdahulu yang terbukti pernah mengalaminya.
Misalnya, Presiden Soekarno diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPRS. Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada Mei 1998 setelah tekanan politik semakin kuat. Habibie pun tidak melanjutkan masa jabatannya setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR. Kemudian, Presiden Gus Dur diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR.
Jadi, ketika Gibran mengundurkan diri ataupun akhirnya harus melepaskan jabatannya, itu merupakan hal yang pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia, bukan perkara istimewa.
Ketegaran mereka dalam menjalani takdirnya sungguh patut diapresiasi. Ikhlas atau tidak ikhlas, ternyata tetap bisa menjalani sisa kehidupan mereka secara normal. Anak-cucu dan keluarga besar mereka tetap bisa tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi. Kehilangan jabatan orang tua mereka ternyata tidak serta-merta membuat kehidupan keluarga menjadi terlantar, tetap bisa makan dan minum dengan baik. Pendidikan mereka juga terus berjalan, bahkan ada yang bisa menjadi presiden seperti orang tua mereka dulu.
Saya menggambarkan kehidupan para mantan presiden dan wakil presiden itu melalui metafora yang sederhana.
Mengapa? Karena kebutuhan hidup manusia di bumi ini sejatinya juga sederhana saja. Kita hanya butuh makanan secukupnya agar tetap hidup. Siapa yang mengharuskan dirinya harus makan dengan standar restoran mahal dan jenis makanan mewah?
Saya jadi ingat sebuah hadis Nabi yang berbunyi:
“Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya.” (HR. Tirmidzi No. 2380 dan Ibnu Majah No. 3349).
Kembali pada persoalan kerelaan mengundurkan diri dan kehilangan jabatan seperti yang dialami oleh Bung Hatta.
Bagi saya, Hatta adalah seorang proklamator, wakil presiden, dan tokoh yang membangun fondasi kemerdekaan Indonesia. Namun, ia tidak menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Ia sudah membuktikan bahwa kehilangan jabatan tidak berarti kehilangan kehormatan.