Antisipasi Lulusan ‘Kosong’, Ketua Majelis Diktilitbang Dorong Pembatasan Penggunaan AI

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) merumuskan batas penggunaan kecerdasan artifisial (AI).

Batas tersebut dinilai diperlukan agar AI tidak melahirkan lulusan yang tidak menguasai ilmunya. Pesan tersebut disampaikan dalam sesi keynote speech Forum Komunikasi Guru Besar PTMA (Forkom GB-PTMA) 2026, yang berlokasi di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory, Jumat (9/10/2026).

“Dengan adanya AI ini, kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang ‘kosong’. Mahasiswa yang menjawab persoalan dengan bertanya kepada AI, sebenarnya menyerahkan pekerjaan yang tidak ia pahami,” ujar Bambang.

Dirinya juga mengingatkan bahwa AI kerap berhalusinasi karena selalu menjawab, meski jawabannya keliru. Risiko itu dinilai paling berbahaya pada bidang yang menuntut presisi, seperti rekayasa pesawat dan dosis obat.

Sebagai solusi, Bambang mengusulkan setiap program studi menetapkan enam hingga delapan mata kuliah pokok yang diajarkan dengan metode sorogan, yaitu tradisi pesantren yang membaca teks kata demi kata.

Mata kuliah tersebut tetap bernilai tiga SKS, tetapi pertemuannya dua hingga tiga kali lipat dalam satu semester dan kelas diampu langsung oleh guru besar. Mahasiswa baru dianjurkan berdiskusi dengan AI setelah menguasai mata kuliah inti.

Di bidang riset, Bambang mengusulkan pembagian peran yang tegas antara AI dan peneliti. Ia menjelaskan, penulisan tinjauan pustaka dapat dibantu AI dengan porsi yang ditetapkan, misalnya 85 persen. Sisanya harus berisi kebaruan dan arah penelitian dari peneliti sendiri.

Pengambilan data lapangan dan laboratorium juga harus sepenuhnya dikerjakan manusia, kecuali penelitian berbasis data sekunder.

“AI itu bukan ancaman. AI mempercepat proses belajar, penelitian dan inovasi, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab intelektual kita,” imbuhnya lagi.

Bambang pun mengaitkan isu AI dengan ketertinggalan teknologi nasional dan jebakan pendapatan menengah ( middle income trap ). Ia menjelaskan, upah di Indonesia sudah terlalu tinggi untuk bersaing dengan negara berkembang, sementara teknologinya belum mampu menyaingi negara maju.

Karena itu, Bambang mengusulkan sekitar separuh anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ia perkirakan sekitar Rp150 triliun, dialihkan ke infrastruktur teknologi dan laboratorium.

Sebagai pembanding, ia menyebut anggaran riset pendidikan tinggi hanya sekitar Rp8 triliun per tahun. Menurutnya, dana sebesar itu dapat dipakai, antara lain, untuk membangun industri mobil listrik.

Bambang turut mengajak dosen Muhammadiyah mengisi ruang digital dengan kuliah terbuka. Ia menyebut jaringan PTMA memiliki sekitar 22.000 dosen, 5.000 doktor, dan 480 guru besar. Menurut dia, YouTube dan platform daring selama ini lebih banyak diisi kampus lain. Ia mengajak setiap universitas menyediakan tim multimedia untuk merekam perkuliahan. Bambang sendiri mengaku telah mengunggah dua sesi kuliah ekonomi makro.

Hasilkan Lima Rekomendasi

Praktik korupsi yang masif dan meningkatnya tensi politik menjelang 2029 dinilai menuntut penguatan etika dalam tata kelola pemerintahan. Penilaian tersebut menjadi bagian dari lima rekomendasi kebangsaan guru besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA). Di samping rekomendasi yang menyangkut kebijakan lingkungan dan tata ruang, pengelolaan kekayaan alam, serta kualitas sumber daya manusia.

Hal tersebut dirumuskan dalam Forum Komunikasi Guru Besar PTMA (Forkom GB-PTMA) 2026 pada Sabtu (10/10), serta dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Guru Besar UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si. Pembacaan dilakukan menjelang penutupan forum.

Imamudin menilai forum perlu memberikan rekomendasi tentang kondisi bangsa dan negara. Menurutnya, hal tersebut bagian dari tanggung jawab moral guru besar.

“Pada kesempatan ini, Forum Komunikasi Guru Besar PTMA perlu juga memberikan rekomendasi kaitannya dengan kondisi bangsa dan negara kita. Sebagai bagian dari tanggung jawab moral guru besar. Utamanya terhadap bagaimana kita ikut memberikan sumbangan pemikiran untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujar Imam.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah menyangkut moral kebangsaan, di mana forum menyoroti masifnya praktik korupsi dan perlunya etika dalam pengelolaan negara.

“Dengan semakin melihat fenomena masifnya praktik korupsi, perlu dikembangkan etika dalam tata kelola pemerintahan kita. Menciptakan birokrasi yang bersih, bermartabat, profesional, dan bertanggung jawab,” imbuh Imam sembari membacakan rekomendasi.

Forkom GB-PTMA juga menyoroti tingginya tensi politik menjelang 2029. Berdasarkan rekomendasi tersebut, perlu lahir pemerintahan yang bersih, amanah, dan profesional. Pemerintahan tersebut perlu dibarengi etika dan moral politik.

Dari sisi ekonomi, forum menekankan peran negara dalam mengelola kekayaan alam untuk rakyat.

“Dalam masalah moral ekonomi, pentingnya kekuatan negara di dalam melindungi, menguasai, dan mengelola kekayaan alam negara untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, serta menjauhi praktik monopoli yang kapitalistik untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan,” jelas Imam.

Guru Besar UMY di bidang ekonomi ini turut menyampaikan rekomendasi dari Forkom GB-PTMA yang menyangkut lingkungan. Forum menilai penanganan lingkungan membutuhkan kebijakan yang menyeluruh, terutama pada tata ruang.

“Perlu adanya kebijakan yang integral komprehensif dalam penanganan masalah lingkungan, utamanya tentang tata ruang, agar tercipta sebuah ekosistem untuk keberlanjutan kehidupan di masyarakat,” ungkap Imam.

Pendidikan dan moral bangsa menjadi rekomendasi kelima yang disampaikan. Forum menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan demi Indonesia yang berkeadilan.

Guna memberikan dampak nyata dalam mendukung rekomendasi yang disampaikan, Forkom GB-PTMA juga telah merumuskan program kerja dari beberapa komisi, terkhusus Komisi Integrasi Sains, Kesehatan, Teknologi, Pertanian, dan Lingkungan dengan Nilai-Nilai Islam.

Komisi ini mengusulkan tiga hal. Pertama adalah pengembangan paradigma dan etika sains, kesehatan, teknologi, serta keberlanjutan lingkungan. Kedua, akan dirumuskan pula pengelolaan energi, sumber daya alam, dan ketahanan pangan. Sementara program ketiga merupakan inovasi yang disertai tanggung jawab etis demi kemaslahatan kehidupan dan lingkungan.

Ketiganya dikemas dalam kolaborasi, riset, berbagi sumber daya, dan kemitraan dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). (ID)