Muhammadiyah di Persimpangan Kekuasaan: Menjadi Penjaga Moral Demokrasi

Muhammadiyah di Persimpangan Kekuasaan: Menjadi Penjaga Moral Demokrasi; Catatan Menjelang Tanwir Muhammadiyah, Palu, 13–15 November 2026

Oleh: Nursalim, Ketua PDM Kota Serang dan Ketua LHKP PWM Banten

Perpolitikan nasional sedang memasuki fase yang penuh ketidakpastian. Dinamika relasi kekuasaan, menguatnya tekanan politik, serta berbagai persoalan tata kelola pemerintahan memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi ujian serius. Peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 menjadi salah satu episode politik yang menandai situasi tersebut. Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait kedudukannya. Namun, alasan spesifik pengunduran diri tidak dicantumkan dalam surat tersebut. Karena itu, peristiwa ini perlu dibaca sebagai fakta politik dan konstitusional, bukan sebagai pembenaran atas spekulasi mengenai motif di baliknya.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang mundur atau siapa yang akan menggantikan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana kualitas demokrasi dan institusi kenegaraan kita ketika dinamika kekuasaan berlangsung begitu cepat. Apakah demokrasi telah menjadi sistem yang menjamin kedaulatan rakyat, atau justru semakin terjebak dalam kompetisi elite yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan?

Data memberikan alasan untuk melakukan refleksi. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19, dalam kategori sedang. Menariknya, aspek kebebasan hanya memperoleh nilai 75,52, sementara aspek kesetaraan 80,33 dan kapasitas lembaga demokrasi 78,28 (BPS, 2026). Sementara itu, Freedom House (2026) memberikan skor 56 dari 100 dan mengategorikan Indonesia sebagai Partly Free. World Justice Project (2026) juga mencatat indeks negara hukum Indonesia sebesar 0,51 dengan peringkat 75 dari 143 negara. Ketiga indikator ini memiliki metodologi berbeda, tetapi sama-sama mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup diukur melalui keberlangsungan pemilu dan pergantian kekuasaan. Kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan supremasi hukum merupakan fondasi yang tidak boleh dikorbankan.

Robert A. Dahl (1989) menjelaskan bahwa demokrasi mensyaratkan partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan, serta kontrol masyarakat terhadap agenda politik. Dengan perspektif ini, demokrasi kehilangan substansinya apabila rakyat hanya ditempatkan sebagai pemilih lima tahunan, sementara proses pengambilan keputusan didominasi kepentingan elite. Sementara itu, Levitsky dan Ziblatt (2018) mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya dapat diruntuhkan melalui kudeta, tetapi juga dapat mengalami kemunduran secara perlahan ketika norma politik dan institusi pengawasan kehilangan daya tahannya.

Di sinilah relevansi dan tanggung jawab historis Muhammadiyah.

Muhammadiyah bukan organisasi yang lahir dari ruang kosong sejarah. Sejak didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912, Persyarikatan ini tumbuh sebagai gerakan Islam yang mengintegrasikan dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pembaruan kehidupan masyarakat. Muhammadiyah telah melewati berbagai perubahan rezim dan dinamika politik nasional. Kontribusinya tidak dibangun melalui perebutan jabatan politik, melainkan melalui penguatan masyarakat, pencerdasan bangsa, dan pembentukan peradaban.

Karena itu, Muhammadiyah memiliki posisi strategis sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society). Alexis de Tocqueville (2000) menempatkan organisasi masyarakat sebagai salah satu penyangga penting demokrasi karena mampu membangun partisipasi, membatasi konsentrasi kekuasaan, dan memperkuat kehidupan kewargaan. Dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah mempunyai modal sosial, intelektual, kelembagaan, dan moral untuk memainkan peran tersebut.

Namun, menjaga jarak dari politik praktis tidak berarti menjauh dari persoalan politik kebangsaan. Muhammadiyah memang tidak harus menjadi bagian dari kompetisi kekuasaan, tetapi tidak boleh kehilangan keberanian moral untuk mengoreksi kekuasaan. Netralitas organisasi tidak identik dengan netralitas terhadap ketidakadilan. Independensi justru harus menjadi sumber kekuatan untuk menyuarakan kebenaran tanpa terikat kepentingan partai, kelompok, maupun figur politik tertentu.

mandirian masyarakat sipil. Muhammadiyah perlu terus mengembangkan pendidikan politik warga, memperkuat literasi demokrasi, membangun tradisi intelektual kritis, serta menghadirkan rekomendasi kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat luas. Kritik harus disampaikan secara objektif, argumentatif, dan konstitusional, bukan berdasarkan kedekatan ataupun permusuhan politik.

Tentu, Muhammadiyah juga harus melakukan refleksi internal. Besarnya amal usaha, kekuatan ekonomi, dan luasnya jaringan organisasi harus diimbangi integritas kepemimpinan, transparansi, akuntabilitas, serta keberanian mengoreksi diri. Jangan sampai organisasi yang menyerukan keadilan di ruang publik justru kehilangan kepekaan terhadap persoalan keadilan di lingkungannya sendiri.

Pada akhirnya, ujian sejarah Muhammadiyah bukan terletak pada seberapa dekat organisasi ini dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa konsisten menjaga nilai ketika berhadapan dengan kekuasaan. Muhammadiyah tidak harus menjadi oposisi politik, tetapi harus tetap menjadi kekuatan moral yang independen. Tidak perlu berebut panggung politik, tetapi harus berani mengingatkan ketika panggung kekuasaan menjauh dari amanat rakyat.

Tanwir Palu semestinya tidak berhenti sebagai forum konsolidasi organisasi dan perumusan program jangka panjang. Ia harus menjadi ruang peneguhan kembali tanggung jawab kebangsaan. Sebab, ketika politik kehilangan orientasi moral, bangsa membutuhkan kekuatan yang mampu menjaga akal sehat, merawat persatuan, dan mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas.

Muhammadiyah telah menjadi bagian dari sejarah panjang republik. Kini, tantangannya adalah memastikan bahwa Persyarikatan tetap menjadi bagian penting dari masa depan demokrasi Indonesia. Sebab, republik tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga masyarakat yang kritis, institusi yang bermartabat, dan kekuatan moral yang tidak dapat dibeli oleh kekuasaan.

Tanwir Palu: Momentum Meneguhkan Kompas Kebangsaan

Tanwir Muhammadiyah di Palu, 13–15 November 2026, menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali posisi tersebut. Forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar ini mengagendakan pembahasan Risalah Kesemestaan dan program jangka panjang Muhammadiyah hingga 2047 (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2026). Tema besar Bersama Satukan Bangsa mendapatkan relevansi khusus ketika kehidupan politik nasional membutuhkan penguatan persatuan sekaligus keberanian melakukan koreksi.

Ada setidaknya tiga agenda moral yang patut menjadi perhatian Tanwir. Pertama, meneguhkan demokrasi konstitusional. Muhammadiyah perlu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada konstitusi, menghormati pembagian kekuasaan, menjamin kebebasan berpendapat, serta memperkuat independensi lembaga negara. Kekuasaan bukan milik pribadi atau kelompok, melainkan amanah yang dibatasi hukum dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kedua, menghidupkan kembali etika politik. Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah, bukan privilese. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan ditetapkan secara adil. Prinsip ini seharusnya menjadi landasan moral penyelenggaraan negara. Politik tanpa etika akan mudah berubah menjadi transaksi kepentingan, sedangkan kekuasaan tanpa tanggung jawab akan menjauhkan negara dari cita-cita keadilan sosial.

Ketiga, memperkuat kemandirian masyarakat sipil. Muhammadiyah perlu terus mengembangkan pendidikan politik warga, memperkuat literasi demokrasi, membangun tradisi intelektual kritis, serta menghadirkan rekomendasi kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat luas. Kritik harus disampaikan secara objektif, argumentatif, dan konstitusional, bukan berdasarkan kedekatan ataupun permusuhan politik.