Ketika Harta Pribadi Menjadi Urusan Bersama
Ketika Harta Pribadi Menjadi Urusan Bersama
Oleh: Suko Wahyudi. Pegiat Literasi, tinggal di Yogyakarta
Pertarungan ideologi ekonomi tidak pernah benar-benar berakhir. Kapitalisme dan komunisme mungkin tidak lagi berhadapan dalam panggung sejarah sebagaimana masa Perang Dingin, tetapi persoalan yang melahirkannya tetap hidup dalam kenyataan masyarakat. Ketimpangan kekayaan, penguasaan sumber daya, kemiskinan, dan eksploitasi tenaga kerja memperlihatkan bahwa keadilan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar peradaban. Di tengah kenyataan itu, pemikiran Buya HAMKA tentang kepemilikan harta dalam Islam layak dibaca kembali, bukan sebagai nostalgia pemikiran masa lalu, melainkan sebagai kritik terhadap kehidupan ekonomi modern.
HAMKA pernah merumuskan perbedaan mendasar antara konsep kepemilikan dalam komunisme dan Islam melalui ungkapan yang tajam. Dalam komunisme, harta kepunyaan bersama, tetapi hasilnya dinikmati sendiri. Dalam Islam, harta kepunyaan sendiri, tetapi hasilnya dinikmati bersama. Rumusan ini mengandung pandangan mendalam tentang manusia, kekayaan, dan kehidupan sosial. Islam tidak memusuhi orang kaya, sebagaimana tidak menjadikan kemiskinan sebagai ukuran kesalehan. Yang dipersoalkan ialah ketika kepemilikan berubah menjadi keserakahan dan kekayaan kehilangan hubungan moralnya dengan kehidupan orang lain.
Kapitalisme memberikan ruang luas bagi manusia untuk memiliki, mengembangkan usaha, dan mengumpulkan kekayaan. Namun, kebebasan ekonomi yang tidak disertai tanggung jawab sosial dapat melahirkan bentuk penindasan baru. Modal tidak lagi sekadar alat produksi, tetapi menjelma menjadi kekuasaan yang menentukan nasib banyak orang. Pemilik modal dapat mengendalikan kesempatan kerja, upah, produksi, bahkan memengaruhi kebijakan negara. Sementara itu, sebagian besar pekerja hanya memiliki tenaga yang harus dijual agar tetap dapat mempertahankan kehidupan.
Sebaliknya, komunisme hadir dengan janji menghapus ketimpangan melalui penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Namun, pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa penguasaan ekonomi oleh negara juga tidak otomatis menghadirkan keadilan. Ketika negara menjadi pusat kekuasaan ekonomi tanpa pengawasan yang memadai, manusia dapat kehilangan kebebasan untuk menentukan kehidupannya. Ketidakadilan ternyata tidak hanya tumbuh dari keserakahan pemilik modal, tetapi juga dapat lahir dari kekuasaan negara yang tidak mengenal batas.
Islam menawarkan cara pandang yang berbeda. Harta merupakan hak milik manusia yang diperoleh melalui usaha yang sah, tetapi hak tersebut tidak berdiri di luar tanggung jawab sosial. Manusia bukan pemilik mutlak yang dapat memperlakukan kekayaan sesuka hati. Ada amanah yang melekat dalam setiap kepemilikan. Al-Qur'an mengingatkan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya (QS Al-Hasyr: 7). Pesan ini mengandung kritik terhadap kehidupan ekonomi yang membiarkan kekayaan terkumpul pada segelintir orang sementara sebagian masyarakat kehilangan kesempatan hidup secara layak.
Dalam kerangka itulah zakat menemukan makna sosialnya. Zakat bukan sekadar kegiatan membagikan sebagian kekayaan kepada orang miskin, melainkan mekanisme moral dan kelembagaan untuk mengoreksi ketimpangan. Persoalannya, pengelolaan zakat sering kali masih berhenti pada bantuan konsumtif. Padahal, masyarakat miskin tidak hanya membutuhkan makanan untuk hari ini, tetapi juga pendidikan, keterampilan, modal usaha, dan kesempatan mengembangkan kehidupan. Zakat semestinya menjadi jalan pemberdayaan agar seseorang yang semula menerima bantuan memiliki kesempatan untuk mandiri.
Pemikiran HAMKA mengenai sabilillah juga membuka ruang pembacaan tentang pentingnya pembangunan peradaban. Perjuangan umat tidak cukup dilakukan melalui kegiatan fisik dan simbol keagamaan. Membangun perguruan tinggi, menyediakan beasiswa, menerbitkan buku, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperluas literasi merupakan bagian dari ikhtiar membangun kekuatan masyarakat. Namun, pengembangan pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan tersebut tetap memerlukan landasan fikih yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kehidupan Indonesia sekarang, persoalan tersebut memperoleh relevansi yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan. Sebagian kelompok memiliki akses terhadap modal, teknologi, pendidikan, dan jaringan usaha, sementara sebagian lainnya terus berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan sering kali dijelaskan sebagai akibat kurangnya kerja keras individu. Padahal, ada kenyataan struktural yang membuat sebagian orang lebih mudah memperoleh kesempatan daripada sebagian lainnya. Membicarakan kemiskinan tanpa mengkritik struktur yang melahirkannya hanya akan menghasilkan nasihat moral yang tidak menyentuh persoalan.
Negara karena itu tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam kehidupan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, negara juga tidak boleh menjadi kekuasaan ekonomi yang tertutup dan hanya melayani kepentingan elite. Kehadiran negara seharusnya memperluas keadilan, bukan mengganti dominasi pemilik modal dengan dominasi birokrasi.
Di sini demokrasi memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar prosedur pemilihan pemimpin. Demokrasi seharusnya hadir dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam menentukan siapa yang menikmati hasil pembangunan dan siapa yang menanggung beban pertumbuhan. Ketika kebijakan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh pertemuan kepentingan elite politik dan pemilik modal, rakyat hanya menjadi penonton dari kemakmuran yang dibangun atas nama mereka. Demokrasi tanpa keadilan ekonomi berisiko menjadi kemewahan politik yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Barangkali inilah pelajaran penting dari pemikiran HAMKA yang perlu dikembangkan dalam kehidupan modern. Islam tidak menghendaki semua orang memiliki kekayaan dalam jumlah yang sama. Perbedaan kemampuan, usaha, dan hasil kerja merupakan kenyataan kehidupan. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran bagi eksploitasi dan penguasaan kesempatan. Seseorang boleh menjadi kaya, tetapi kekayaannya tidak boleh dibangun dengan merampas hak orang lain, merusak lingkungan, atau menutup jalan kehidupan masyarakat kecil.
Persoalan harta bukan semata-mata persoalan siapa yang memiliki, melainkan juga untuk siapa kekayaan itu memberi kehidupan. Kepemilikan pribadi tetap dihormati, tetapi kepentingan sosial tidak boleh disingkirkan. Harta yang hanya berputar untuk memperbesar dirinya sendiri kehilangan makna kemanusiaannya. Sebaliknya, kekayaan yang mampu membuka kesempatan, mengembangkan pendidikan, mengangkat martabat pekerja, dan memperkuat kehidupan masyarakat menemukan makna ibadahnya. Keadilan sosial bukanlah usaha menghilangkan hak seseorang untuk memiliki, melainkan memastikan bahwa hak tersebut tidak berubah menjadi kekuasaan untuk menguasai kehidupan orang lain.