Apresiasi Prabowo dan Ujian Independensi Muhammadiyah
Apresiasi Prabowo dan Ujian Independensi Muhammadiyah
Oleh: Paimal Andri, S.Sos, Angkatan Muda Muhammadiyah Talamau
Dalam pemberitaan halaman utama Kompas edisi 15 November 2026, dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap kerja nyata Muhammadiyah. Dengan 165 perguruan tinggi, 130 rumah sakit, 8.000 sekolah, 20.000 taman kanak-kanak, serta ratusan klinik, Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan kekuatan sosial yang ikut mengisi ruang-ruang pelayanan publik yang belum sepenuhnya mampu dijangkau negara.
Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, 14 November 2026. Presiden mengakui kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Bahkan, kemampuan organisasi mengelola berbagai amal usaha dengan sumber daya yang besar dinilai sebagai gambaran kualitas kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.
Pengakuan itu tentu memiliki arti tersendiri. Namun, di balik apresiasi tersebut, ada sisi lain yang menarik untuk direnungkan: bagaimana Muhammadiyah menjaga independensi dan daya kritisnya di tengah hubungan yang semakin terbuka dengan kekuasaan?
Pertanyaan ini bukan bermaksud meragukan kedewasaan Muhammadiyah dalam bernegara. Sebab, organisasi yang berdiri sejak 1912 ini telah melewati berbagai zaman dengan segala dinamika politiknya. Justru pengalaman panjang tersebut menjadi alasan mengapa hubungan Muhammadiyah dengan kekuasaan menarik untuk dibaca lebih jauh.
Sejarah Muhammadiyah tidak pernah sepenuhnya terlepas dari dinamika politik Indonesia. Dalam perjalanan republik, organisasi ini pernah terlibat dalam perjuangan politik melalui Masyumi sebagai anggota istimewa. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Muhammadiyah tidak menutup diri dari kehidupan politik, meskipun pada akhirnya menyadari bahwa keterlibatan yang terlalu jauh dalam politik kepartaian dapat menggeser perhatian dari agenda dakwah dan pengembangan masyarakat.
Pada masa Orde Lama, dinamika hubungan dengan kekuasaan juga tidak selalu berjalan mulus. Pengalaman Buya Hamka yang pernah dipenjara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno menjadi salah satu catatan sejarah tentang bagaimana perbedaan pandangan politik dapat membawa konsekuensi bagi tokoh-tokoh Muhammadiyah.
Memasuki Orde Baru, hubungan tersebut kembali memperlihatkan wajah yang berbeda. Muhammadiyah menghadapi tekanan politik, termasuk dinamika penerapan asas tunggal Pancasila. Organisasi ini kemudian mengambil sikap melalui pertimbangan kelembagaan dan strategi perjuangan yang tidak sederhana.
Pengalaman-pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan negara tidak selalu berada dalam satu pola. Ada masa ketika kerja sama menjadi pilihan, ada saat ketika perbedaan pandangan tidak dapat dihindari, dan ada pula masa ketika organisasi harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keberlangsungan gerakannya.
Karena itu, independensi Muhammadiyah tidak tepat dipahami sebagai keharusan untuk selalu berjarak atau berhadapan dengan pemerintah. Sejarah justru memperlihatkan kemampuannya membaca perubahan zaman dan menempatkan diri di tengah dinamika politik tanpa harus kehilangan identitas gerakannya.
Di sinilah pengalaman sejarah menjadi penting. Kekuasaan selalu berubah, pemerintahan datang dan pergi, tetapi organisasi masyarakat yang memiliki akar sosial kuat dituntut untuk menjaga keberlanjutan nilai dan pengabdiannya.
Kemitraan Bukan Berarti Kehilangan Kritik
Hubungan baik antara pemerintah dan Muhammadiyah tentu bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Dalam banyak hal, negara memang membutuhkan kekuatan masyarakat untuk mempercepat pembangunan. Begitu pula Muhammadiyah dapat memanfaatkan ruang kerja sama untuk memperluas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial.
Namun, hubungan semacam itu tetap memiliki batas yang perlu dijaga. Kemitraan tidak harus berubah menjadi ketergantungan, sebagaimana kedekatan dengan pemerintah tidak semestinya mengurangi kebebasan organisasi dalam menyampaikan pandangan. Dalam konteks demokrasi, kritik bukan selalu tanda permusuhan. Ia justru dapat menjadi bagian dari kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Ketika kebijakan negara memberikan manfaat bagi masyarakat, dukungan merupakan hal yang wajar. Sebaliknya, ketika terdapat kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, suara korektif dari organisasi masyarakat menjadi sesuatu yang diperlukan.
Hal ini sesungguhnya sejalan dengan Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khittah Denpasar 2002 menegaskan bahwa Muhammadiyah menjalankan peran politik kebangsaan melalui upaya memengaruhi kebijakan negara agar tetap sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.
Artinya, Muhammadiyah tidak harus berada di luar dinamika politik untuk mempertahankan independensinya. Organisasi ini justru memiliki ruang untuk terlibat dalam persoalan kebangsaan, memberikan pertimbangan, membangun komunikasi dengan pemerintah, sekaligus menjalankan fungsi korektif.
Posisi tersebut menjadi penting ketika demokrasi membutuhkan lebih banyak suara yang mampu menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata pertimbangan kedekatan politik.
Kekuatan Muhammadiyah sesungguhnya tidak hanya terletak pada banyaknya perguruan tinggi, rumah sakit, sekolah, atau besarnya aset yang dikelola. Lebih dari itu, ada kepercayaan masyarakat yang tumbuh melalui pelayanan dan pengabdian selama lebih dari satu abad.
Kepercayaan semacam ini merupakan modal sosial yang tidak mudah dibangun. Masyarakat mengenal Muhammadiyah bukan hanya melalui pernyataan politik para pemimpinnya, melainkan juga melalui sekolah tempat anak-anak belajar, rumah sakit tempat keluarga memperoleh pelayanan kesehatan, serta berbagai kegiatan sosial yang hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi. Kedekatan dengan pemerintah dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas, tetapi kepercayaan masyarakat juga membutuhkan keberanian untuk tetap menyampaikan pandangan secara objektif.
Dalam pemikiran Alexis de Tocqueville, organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi karena menjadi ruang bagi warga untuk membangun kekuatan kolektif di luar negara. Organisasi masyarakat sipil dengan demikian tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan sosial, tetapi juga bagian dari keseimbangan dalam kehidupan bernegara.
Pemikiran ini relevan untuk melihat posisi Muhammadiyah. Dengan jaringan dan sumber daya yang dimiliki, Muhammadiyah mempunyai kapasitas untuk menjadi mitra pemerintah sekaligus kekuatan moral yang ikut menjaga arah kebijakan publik.
Tentu, menjalankan kedua peran tersebut bukan perkara sederhana. Ada dinamika kepentingan, pertimbangan kelembagaan, dan situasi politik yang tidak selalu mudah dibaca. Namun, pengalaman panjang Muhammadiyah menghadapi berbagai rezim memperlihatkan bahwa organisasi ini memiliki tradisi dan perangkat pemikiran untuk menempatkan diri dalam perubahan zaman.
Tetap Menjadi Kekuatan Moral
Tema Tanwir Muhammadiyah 2026, “Bersama Satukan Bangsa”, mengandung pesan penting tentang kebersamaan dalam menghadapi persoalan kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah merupakan hubungan institusional, bukan personal.
Penegasan tersebut menarik karena hubungan organisasi dan negara idealnya memang tidak bergantung pada siapa yang sedang memegang kekuasaan. Pemerintah dapat berganti, konfigurasi politik dapat berubah, tetapi tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat tetap berjalan.
Mungkin di situlah salah satu pelajaran penting dari perjalanan panjang Muhammadiyah. Kemampuannya bertahan dan berkembang tidak semata-mata karena berhasil membangun hubungan dengan berbagai pemerintahan, tetapi juga karena memiliki basis sosial, tradisi intelektual, dan amal usaha yang terus bekerja di tengah masyarakat. Apresiasi Presiden Prabowo patut ditempatkan sebagai pengakuan atas kontribusi tersebut. Pada saat yang sama, momentum ini dapat menjadi ruang refleksi bahwa semakin besar kekuatan sosial sebuah organisasi, semakin besar pula tanggung jawab moral yang menyertainya.
Muhammadiyah tidak perlu membuktikan independensinya dengan selalu mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, kedewasaan organisasi dapat terlihat ketika ia mampu bekerja sama tanpa kehilangan kebebasan berpikir, membangun komunikasi tanpa mengabaikan kritik, serta menjaga hubungan baik tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Sebab, dalam kehidupan demokrasi, kekuasaan membutuhkan mitra yang dapat bekerja bersama, tetapi juga membutuhkan suara yang berani mengingatkan. Dan bagi organisasi yang telah melewati berbagai zaman seperti Muhammadiyah, menjaga keseimbangan antara keduanya bukanlah perkara baru, melainkan bagian dari perjalanan sejarahnya.
Pada akhirnya, apresiasi terhadap Muhammadiyah akan memiliki makna yang lebih luas apabila hubungan baik dengan pemerintah berjalan seiring dengan terpeliharanya daya kritis organisasi. Bukan untuk menjauh dari negara, apalagi memusuhi kekuasaan, melainkan agar pengabdian kepada bangsa tetap memiliki arah dan keberpihakan yang jelas: kepentingan masyarakat.